BAPENDA TERUS BERGERAK UNTUK PENINGKATAN PAD SUMSEL 2017

Berdasarkan UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan restribusi Daerah, Perda Prov.Sumsel  No.3 Tahun 2011 dan Pergub no.11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pajak Daerah Merupakan Sumber pendapatan daerah yang penting Guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang luas, Nyata, dan bertanggung Jawab.

Menurut H.Marwan Fansuri S.Sos.MM selaku kabanpenda Prov Sumsel untuk tindak lanjut regulasi Dimaksud dlm upaya peningkatan pendapatan Daerah Prov sumsel selain PKB,BBNKB,salah satu upaya yang saat ini TIM dilapangan khususnya UPTB yang tersebar di 17 Kab/Kota sedang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk menagih Pajak daerah  antaralain Pajak Kenderaan Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kenderaan bermotor dan Pajak Air Permukaan. Dan Pajak Lainnya untuk peningkatan PAD prov sumsel.

Khusus Pajak Air permukaan selanjutnya di sebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan atau pemanfataan air permukaan. Yang dipergunakan wajib pajak dalam kegiatanya memanfatkan air permukaan maka Dengan ini menghimbau  kiranya Bagi Wajib Pajak yang mempergunakan  Air Permukaaan bersumber dari sungai, rawa.danau dan Gunung  tersebut segera setiap bulannya untuk tertib dan disiplin serta Taat membayar Pajak dimaksud dan  menyampaikan laporanya ke Bapenda Prov Sumsel melalui Kantor UPTB bapenda Prov sumsel Yang tersebar di 17 kabupaten Kota se Sumsel. Mengingat pemanfaatan Air permukaan Tersebut dikenakan pajak PAP per  M3 sebesar Rp.450 bagi Pihak ketiga/ swasta dan Untuk Harga Dasar Air yang digunkan BUMN/BUMD yang memberikan pelayanan Publik hanya Rp 100 / M3 mengacu kepada Regulasi dimaksud

Marwan menambahkan pemanfaatan air permukaan yang dimanfaatkan pihak ketiga diwajibkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan di lokasi sekitar nya dan bagi perusahaan perusahan yang memanfatkan air permukaan di seluruh wilayah provinsi sumsel untuk tertib dan disiplin melaksanakan kewajibannya sebab data perusahaan swasta atau negeri  pemanfaat air permukaan yang bergerak di sumsel ada pada pihak kami,dan secara acak kami bersama TIM PROV dan TiM lintas Koordinasi, Termasuk POL PP akan sidak dan akan  merilis  perusahaan perusahan yang tidak memenuhi kewajibannya  membayar Pajak Air Permukaan(PPP-AP)dimaksud.

Secara terpisah Herryandi Sinulingga AP Selaku Kepala UPTB Bapenda Palembang II menambahkan, untuk mengejar Target PAD khusus Pajak Air Permukaan saat ini menginfokan ke media kami rutin Turun setiap bulannya  kelapangan kelokasi  perusahaan perusahan yang memanfaatkan Air permukaan Diwilayah Kerjanya dan Sekaligus mendata perusahaan perusahan Baru  yang baru berdiri  dan ada ditemukan objek Pajak Baru yang  memanfatkan Air Permukan di wilayah   kerja nya dan Lingga berseta  TIMnya  dibawah pimpinan  Kasi Penagihan UPTB PLG II Langsung Mensosialisasikan   Hak dan Kewajiban kepada  Pihak Ketiga tersebut  berdasarkan   UU 28 Tahun 2009 dan turunanya Perda  No 3 tahun 2011 pasal 43 dijelaskan sbb :
1. Volume pengambilan dan atau Pemanfaatan air permukaan diukur dengan meter air dan atau alat ukur lainnya
2.Meter Air dan atau Alat Ukur lainya sebagaimana dimaksud wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
3.Meter air/ alat ukur dimaksud dapat  disediakan oleh pihak ketiga yang memanfaatkan air permukaan dalam keadaan tersegel
4.Pencatatan  Volume pengambilan Air, yang telah dilaporkan oleh pihak ketiga tersebut,  kami catat dan kami tetapkan, berdasarkan pelaporan dan cacatan pemakaiannya setiap bulannya,dan proses pembayaan PAP dilakukan berdasarkan  Skpd atau dokumen lain yang dipersamakan serta   pihak ketiga  menyetor ke kas bank sumsel babel berdasarkan rekening yang telah ditetapkan pemerintah Daerah Prov.Sumsel.
Lingga juga menghimbau  bagi para pihak baik perusahaan Swasta/BUMN/ BUMD yang beroperasi di wilayah kerjanya yang memanfaatkan Air Permukaan Untuk  Patuh dan Taat melakukan pembayaran Pajaknya karena dari pajak tersebut akan dikembalikan kembali dalam bentuk pemb kedepanya ujar Lingga